Di Balik Tirai "Surga Kopi": Napas yang Tercekik di Tanah Sekala Bekhak

Bupati Parosil Mabsus ketika menyampaikan refleksi satu tahun kinerja PM di Lamban Dinas Bupati, Pekon Kubu Perahu, Kecamatan Balik Bukit, Kamis, 12 Februari 2026. Sumber: Dinas Kominfo Lampung Barat 

Nyaur.com | Lampung Barat — Amir (45) kini mungkin lebih sering menatap rimbun pohon kopi dari balik jendela rumahnya di Pekon Tiga Jaya daripada menyentuhnya.

Tiap kali angin gunung berhembus sedikit lebih kencang, detak jantungnya berpacu.

Di kepalanya, memori sore berdarah September 2025 itu berputar ulang layaknya film horor yang tak bisa ia matikan.

Ia masih bisa merasakan panasnya napas Harimau Sumatera di tengkuknya sebelum taring kucing besar itu merobek kulit kepala dan punggungnya.

Dua puluh jahitan yang kini mengering adalah tanda jasa dari sebuah pertempuran yang tak pernah ia inginkan.

"Kami hanya ingin memetik kopi, bukan mengantarkan nyawa," bisiknya parau.

Di Lampung Barat, ketakutan bukan lagi hantu, melainkan tetangga yang menetap.

Sepanjang tahun 2025, empat petani lain tak seberuntung Amir; mereka pulang dalam kantong mayat, menjadi tumbal konflik berdarah di tanah yang diklaim sebagai "daerah paling aman" se-Provinsi Lampung.

Kontras yang ganjil tersaji di Lamban Dinas Bupati pada Kamis, 12 Februari 2026.

Di sana, suara gelas berdenting dan canda tawa memenuhi ruangan.

Bupati Parosil Mabsus tengah merayakan satu tahun kepemimpinan periode keduanya dengan deretan statistik yang berkilau.

Di rumah yang bertetangga dengan Kebun Raya Liwa itu, angka 76,47 muncul sebagai skor "Indeks Kelestarian Lingkungan Hidup".

Sebuah klaim "Lestari" yang terasa seperti tamparan bagi ribuan warga Suoh dan Bandar Negeri Suoh yang hingga Desember lalu masih harus tidur dengan satu mata terbuka karena 18 ekor gajah liar kerap merangsek ke pemukiman.

Data Global Forest Watch memberikan alasan mengapa "Raja Hutan" dan kawanan gajah itu "marah".

Dari 2002 hingga 2024, Lampung Barat telah kehilangan 11 ribu hektare hutan primer basah.

Ironisnya, 87 persen kehilangan tutupan pohon ini dipicu oleh ekspansi pertanian seluas 40 ribu hektare.

Kita menghancurkan rumah mereka demi kebun, lalu kita terkejut saat mereka mengetuk pintu rumah kita.

Di panggung refleksi itu, narasi ekonomi juga dipoles apik.

"Sekolah Kopi" disebut sebagai mercusuar masa depan.

Namun, bagi para petani yang memegang cangkul di terik mentari, kopi bukan lagi soal aroma, melainkan soal keberlangsungan hidup yang labil.

Januari hingga Februari 2025, harga kopi sempat memberi harapan di angka Rp 76.000 per kilogram, bahkan menyentuh puncaknya di Rp 80.000 pada Maret.

Namun, di Lampung Barat, kemakmuran adalah tamu yang hanya mampir sebentar.

Bulan Juni, harga jatuh ke level Rp 48.000. 

Saat harga kopi terjun bebas, penyangga utamanya justru dipangkas.

Alokasi pupuk Urea bersubsidi tahun 2026 turun menjadi 4.242 ton dari sebelumnya 4.564 ton.

Petani diminta memanen emas di tengah kelangkaan pupuk dan harga yang dighosting pasar global.

Lantas, bagaimana dengan masa depan generasi mudanya?

Suasana di Lamban dinas Bupati. Sumber: Dinas Kominfo Lampung Barat 

Pemerintah membanggakan anggaran Rp 7 Miliar untuk seragam gratis di tahun 2026. 

Sebuah kebijakan yang secara visual terlihat indah di foto-foto penyerahan simbolis. 

Namun, mari kita tanggalkan seragam baru itu sejenak dan melihat realitas di bawahnya.

Katalog Potret Kemiskinan BPS (Januari 2026) mengungkap data yang menyesakkan dada.

Rata-rata lama sekolah penduduk di sini hanya 7,9 tahun.

Artinya, mayoritas penduduk Lampung Barat hanya mampu bertahan sekolah hingga SMP kelas dua. 

Seragam baru itu akan dipakai di sekolah-sekolah yang 45 persennya masih terisolasi dari internet, minim laboratorium, dan kekurangan guru kompeten.

Anak-anak ini dibelikan baju baru, tapi "senjata" mereka untuk bertarung di dunia modern—yakni pendidikan berkualitas—dibiarkan tumpul.

Semua paradoks ini bermuara pada satu dokumen, yaitu APBD 2025.

Dari total anggaran sebesar Rp 1,12 Triliun, nyaris separuhnya—Rp 498,5 Miliar—habis ditelan untuk gaji dan tunjangan pegawai. 

Sementara itu, Belanja Modal yang seharusnya digunakan untuk menambal jembatan bolong di Danau Asam atau gorong-gorong Hanakau yang amblas lima bulan lalu, hanya disisakan Rp 113 Miliar.

Ketimpangan ini menciptakan siklus bencana yang tak berujung.

Jalan nasional Liwa-Krui yang ambles di lima titik tak kunjung tuntas diperbaiki, sementara banjir bandang di Suoh menghanyutkan rumah-rumah warga.

Kemiskinan di Lampung Barat memang turun tipis menjadi 9,93 persen, namun dengan rata-rata penurunan hanya 0,5 persen per tahun, butuh berapa generasi lagi agar rakyat pelosok bisa benar-benar sejahtera?

Satu tahun kepemimpinan periode kedua Parosil-Hasnurin telah meletakkan "fondasi", begitu klaim mereka.

Namun, bagi rakyat yang harus menyeberangi jembatan bambu darurat demi mengangkut kopi, atau bagi Amir yang masih gemetar mendengar suara kresek dedaunan di belakangnya, fondasi itu terasa rapuh.

Saat gelas dan piring berpulang ke rak di rumah dinas bupati setelah pesta berakhir, dan rakyat di pelosok kembali dalam kegelapan yang dihantui auman harimau dan bayang-bayang utang pupuk, kita harus bertanya.

Untuk siapa sebenarnya pembangunan ini dirayakan?

Apakah untuk angka-angka di atas kertas, atau untuk nyawa manusia yang mengais rezeki di antara pohon kopi?

Sumber Data:

 * Publikasi BPS: Katalog Potret Kemiskinan Kabupaten Lampung Barat (28 Januari 2026).

 * Data APBD Kabupaten Lampung Barat TA 2025.

 * Global Forest Watch: Data Deforestasi Lampung Barat (2002-2024).

 * Disbunnak Lampung Barat: Laporan Alokasi Pupuk & Harga Kopi (2025-2026).

 * BPBD & Polda Lampung: Laporan Bencana Banjir Bandang dan Tanah Longsor (2025).

 * Rilis Kominfo (2026).