Ketika Keadilan Terinjak: Tragedi Ojol di Depan Mata dan Kegagalan Struktural yang Berulang

Nyaur.com | Jakarta - Pemandangan di depan gedung DPR pada 28 Agustus 2025 itu takkan mudah dilupakan. Di tengah hiruk pikuk demonstrasi, udara yang sesak oleh emosi dan gas air mata tiba-tiba membeku. Sebuah nyawa melayang—seorang pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan tewas dilindas kendaraan taktis, alat yang seharusnya melindungi, kini berubah jadi monster besi. Tragedi ini bukan sebuah insiden yang berdiri sendiri, melainkan babak baru dari cerita lama: brutalitas aparat yang berulang, dari tragedi Kanjuruhan yang pilu hingga rentetan kasus penembakan dan penyiksaan yang tak pernah usai.

Ini bukan lagi tentang oknum, melainkan tentang kegagalan struktural dan budaya yang sudah akut. Setiap kekerasan yang terjadi, setiap nyawa yang hilang, mengikis sedikit demi sedikit kepercayaan publik pada negara dan hukum. Kekerasan ini menjadi cara instan untuk membungkam aspirasi, menormalisasi ketakutan, dan merusak fondasi demokrasi yang seharusnya kita jaga bersama.

Mengapa Reformasi Total Harus Dilakukan Sekarang?

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian (RFP) sudah muak dengan janji kosong. Mereka menuntut reformasi total yang menyentuh akar masalah. Ini bukan lagi soal retorika, melainkan aksi nyata.

 1. Polisi di Bawah Kontrol Sipil:

   Bayangkan jika polisi lalu lintas diatur oleh Kementerian Perhubungan dan polisi keamanan sipil diatur oleh Kementerian Dalam Negeri! Tuntutan ini bertujuan untuk memutus rantai "militerisasi" yang membuat aparat lebih sering bertindak seperti tentara daripada pelayan masyarakat. Dengan begitu, fokus mereka akan kembali pada pelayanan dan keamanan publik, bukan sebagai instrumen represi.

 2. Penyelidikan yang Independen:

   Selama ini, fungsi penyelidikan dan penindakan seringkali tumpang tindih. Hal ini membuka ruang untuk konflik kepentingan dan ketidaktransparanan. Koalisi menuntut agar fungsi penyelidikan dipisahkan dan diletakkan di bawah lembaga hukum yang independen. Setiap tindakan penyelidik harus diawasi oleh hakim, memastikan prosesnya adil dan akuntabel. Ini adalah langkah krusial untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

 3. Evaluasi Ulang Brimob:

   Korps Brimob telah berulang kali terlibat dalam kasus kekerasan terhadap sipil. Dengan perlengkapan dan taktik yang menyerupai militer, Brimob tidak seharusnya diturunkan untuk menghadapi aksi massa. Koalisi menuntut evaluasi menyeluruh terhadap fungsi dan relevansi Brimob agar tidak lagi menjadi alat yang menakutkan bagi warga negaranya sendiri.

Presiden, Saatnya Bertindak!

Tuntutan ini ditujukan langsung kepada Presiden. Koalisi meminta agar Presiden segera membenahi institusi Polri dengan melakukan perombakan struktural sekarang juga! Mereka juga menuntut transparansi total, termasuk laporan tahunan dan penggunaan anggaran Polri yang bisa diakses publik.

Ini adalah panggilan mendesak: Tegakkan supremasi sipil! Polisi harus dirombak, dan militer harus kembali ke barak! Hanya dengan begitu, kita bisa memastikan tragedi seperti yang menimpa almarhum Affan tidak akan pernah terulang lagi.