Hak Bersuara Berujung Maut: Investigasi Mendalam Pembelian Kendaraan Taktis Polri dan Kematian Affan Kurniawan

Nyaur.com | Jakarta - Pada 28 Agustus 2025, udara di depan gedung DPR Jakarta terasa sesak. Bukan karena polusi, melainkan aroma gas air mata yang menusuk. Ratusan mahasiswa, pelajar, dan warga sipil yang berkumpul, berteriak menyuarakan aspirasi, harus berhadapan dengan barikade aparat. Suasana yang seharusnya menjadi panggung demokrasi, berubah menjadi pemandangan kelam.

Namun, di tengah keriuhan itu, sebuah tragedi terjadi. Seorang pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan meregang nyawa. Ia dilindas oleh kendaraan taktis (rantis) milik Kepolisian—alat yang seharusnya melindungi, justru menjadi senjata. Insiden ini bagaikan pukulan telak, menunjukkan bahwa hak untuk bersuara bisa berujung kehilangan nyawa.

Membongkar Aliran Duit Pajak dan Kendaraan Maut

Tragedi ini bukan hanya tentang kekerasan di jalan, tapi juga tentang uang pajak yang kita bayar. Indonesia Corruption Watch (ICW), Trend Asia, dan KontraS melakukan investigasi mendalam dan menemukan fakta yang mengejutkan. Dari tahun 2020 hingga 2024, Kepolisian RI menghabiskan Rp1,93 triliun untuk membeli 98 unit kendaraan taktis dan khusus. Angka ini setara dengan pembangunan puluhan sekolah atau ribuan rumah sederhana.

Kendaraan-kendaraan mahal ini dipasok oleh perusahaan-perusahaan tertentu, termasuk PT Anja Bangun Selaras yang memiliki rekam jejak kurang baik. Yang lebih mencengangkan, kendaraan yang menewaskan Affan diduga berasal dari Korea Selatan, yaitu model Daeji Tambora. Pabrikan Daeji Precision & Industries Co Ltd yang selama ini mengklaim produknya “tidak mematikan,” kini harus berhadapan dengan kenyataan pahit bahwa salah satu produknya telah merenggut nyawa.

Anggaran Fantastis di Tengah Kinerja yang Merosot

Ironi ini semakin nyata ketika DPR justru menyetujui tambahan anggaran untuk Kepolisian hingga mencapai Rp173,47 triliun pada tahun 2026. Angka ini seolah tak sejalan dengan kinerja Polri yang justru dinilai menurun. Rakyat semakin sulit, sementara anggaran aparat justru membengkak.

Merespons hal ini, berbagai pihak menuntut pemangkasan anggaran untuk Kepolisian. Anggaran besar itu, alih-alih untuk reformasi internal, justru digunakan untuk membungkam aspirasi masyarakat. Tuntutan lain juga disuarakan: agar Polri bertanggung jawab penuh atas kematian Affan, melakukan reformasi internal, dan menjauhkan militer dari urusan sipil.

Pada akhirnya, kejadian ini adalah cerminan kondisi demokrasi kita. Ini bukan hanya tentang tragedi satu orang, tetapi tentang sebuah sistem yang sedang dipertanyakan. Kita patut bertanya, "Apakah suara kita benar-benar didengar, atau hanya menunggu untuk dibungkam?" (*)